Pengertian kebijakan publik adalah keputusan yang dibuat oleh negara, khususnya pemerintah sebagai strategi untuk merealisasikan tujuan negara yang bersangkutan. Kebijakan publik adalah strategi untuk mengantar publik atau masyarakat pada masa awal, memasuki masyarakat pada masa transisi, untuk menuju pada masyarakat yang dicita-citakan.
Tujuan kebijakan pada hakikatnya adalah melakukan intervensi/implementasi. Oleh karena itu, kebijakan publik mengandung tiga komponen dasar yaitu:
- Tujuan yang hendak dicapai.
- Sasaran yang spesifik.
- Cara mencapai sasaran (implementasi).
Implementasi Kebijakan
Pengertian implementasi kebijakan adalah tahap pengambilan kebijakan antara pembentukan kebijakan dan konsekuensi kebijakan bagi orang-orang yang dipengaruhi kebijakan tersebut.
Jika kebijakan tidak tepat, tidak dapat mengurangi masalah, maka kebijakan tersebut akan gagal meski telah diimplementasikan dengan baik. Jika kebijakan yang baik diimplementasikan dengan buruk, maka kebijakan tersebut akan gagal untuk mencapai tujuan.
Model-model Implementasi Kebijakan, sebagai berikut:
Model Van Meter dan Van Hom
Model ini mengandalkan implementasi kebijakan berjalan linier dari kebijakan publik, implementasi dan kinerja kebijakan. Beberapa variabel yang memengaruhi kebijakan sebagai berikut:
- Aktivitas implementasi dan komunikasi antar organisasi;
- Karakteristik agen pelaksana atau implementor;
- Kondisi ekonomi, social dan politik;
- Kecenderungan (disposition) pelaksana atau implementasi
Model George C. Edwards III (1980)
Menurut pandangan Edwards III, implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel antara lain:
1. Komunikasi
Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran, sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Apabila tujuan dan sasaran tidak jelas atau tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran.
2. Sumber daya
Sumber daya merupakan hal yang penting dan krusial dalam implementasi kebijakan. Karena tanpa sumber daya, kebijakan hanya tinggal di atas kertas menjadi dokumen saja. Implementasi kebijakan akan efektif bila tersedia sumber daya manusia dan sumber daya financial yang kompeten.
3. Disposisi/Sikap
Disposisi implementor adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran dan sifat demokratis.
4. Struktur Birokrasi
Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. SOP menjadi pedoman bagi setiap implementator dalam bertindak.
Keempat variabel tersebut saling berhubungan satu dengan yang lain.
Referensi:
- Subarsono AG, Analisis kebijakan publik. Yogyakarta: UGM, 2009.
- Winarno. Budi, Kebijakan publik teori dan praktek. Jakarta: Buku Kita. 2008.
Materi Implementasi Kebijakan Publik